BOJONEGORO
– Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro
(Unigoro) menggelar pendidikan politik untuk perempuan di Sekretariat DPC Iwapi
(Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Bojonegoro, Selasa (19/11/24). Kaum hawa
termasuk dalam kelompok pemilih rentan. Namun mereka juga memiliki kesempatan
berpartisipasi di kancah politik sebagai calon.
Akademisi
FISIP Unigoro, Dr. Rupiarsieh, M.Si., menerangkan, sejak tahun 2000 pemerintah
telah mengatur kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif minimal 30
persen. Kenyataan di
lapangan, kuota tersebut belum bisa terpenuhi. Bahkan hasil Pemilu Serentak
2019 hanya ada lima perempuan di kursi DPRD Bojonegoro. Sedangkan di Pemilu
Serentak 2024 hanya ada sembilan perempuan dari jumlah total 50 kursi. “Maka
pendidikan politik kepada perempuan diperlukan agar mereka tidak hanya berperan
sebagai pemilih. Tetapi menyiapkan diri sebagai calon atau orang yang dipilih. Mengingat
kebutuhan perempuan adalah kebutuhan eksklusif. Jadi harus diperjuangkan oleh
kaum perempuan itu sendiri,” terangnya.
Rupiarsieh melanjutkan, agar kepentingan para perempuan
bisa diakomodir oleh pemerintah sudah semestinya lebih banyak keterwakilan kaum
hawa di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dia merasa
prihatin karena jumlah wakil rakyat perempuan di DPRD Bojonegoro hanya ada
sembilan orang. Hadirnya dua calon wakil bupati (cawabup) perempuan yang akan
berkontestasi di Pilkada Bojonegoro 2024 juga menjadi angin segar tersendiri di
tengah masyarakat. “Bagi perempuan-perempuan yang punya basis suara dan
kemampuan jangan hanya dibiarkan. Mulailah dari Pemilu tahun ini bagaimana
caranya bisa menciptakan pesta demokrasi yang ramah terhadap perempuan.
Setidaknya bisa bertindak sebagai pengawas atau pelaksana. Keberadaan perempuan
di setiap tahapan Pemilu sangat penting,” paparnya.
Pengamat
politik yang tinggal di Surabaya ini juga mengajak para wanita untuk menduduki
jabatan politik. Agar mereka tidak hanya menikmati pembangunan, melainkan
sebagai perumus pembangunan. “Kalau perencanaan pembangunan dilakukan bersama,
pasti kebijakannya ramah dan tidak ada pihak yang termarjinalkan,” pungkas
Rupiarsieh. (din)
Tulis Komentar